Materi PPKN Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Cahayapendidikan.com – Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran konstitusi UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI.

Pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 difokuskan pada pencapaian tiga tingkat kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pembelajarannya berbasis aktivitas dikaitkan dengan sejumlah tema kewarganegaraan bertujuan mendorong peserta didik menjadi warga Negara yang baik.

Kompetensi yang disajikan tidak terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih menekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata. Sebagai muara akhir adalah terbentuknya sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Materi Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn kelas 9 revisi 2018 terdiri atas 6 bab.

Bab 1. Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.

A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru dan masa reformasi.

Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah, karena ada upaya untuk mengganti Pancasila. Selain itu juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan antara lain:

1. Pemberontakan Partai komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 Maret 1948, dipimpin oleh Muso.
2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Negara Islam Indonesia (NII) berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949, tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam.
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Republik Maluku Selatan (RMS) didirikan pada tanggal 25 April 1950.
4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuanagn Rakyat Semesta (Permesta) dipimin oleh Syafrudin Prawiranegara dan Ventje Sumual.
5. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949.

Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Penerapan Pancasila pada masa Orde lama (1959-1966) terdapat berberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, antara lain:

1. Presiden Sukarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan Tap MPR No. XX/1963.
2. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu pertama tahun 1955.
3. Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR-GR, utusan daerah dan golongan.

Pada masa orde baru Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini berakibat terhadap perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila.

Sedangkan pada masa reformasi (1998-sekarang), penerapan Pancasila sebagai dasar Negara mengalami berbagai tantangan. Tantangannya bukan berupa pemberontakan, melainkan adanya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan Ideologi lain.

B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila sesuai dengan Perkembangan Zaman

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa nilai Pancasila menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan Negara.

Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan ideologiterbuka.

Ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya sendiri.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteaksi secara dinamais. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi setiap waktu.

C. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain.

Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Olek karena itu tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan.

Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Bab 2. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI 1945

A. Makna alinea Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama mengandung dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Selain itu alinea pertama juga mengandung nilai subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya.

Oleh krena itu kemerdekaan yang telah diraih harus mmapu mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Cita-cita nasionalnya adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan alinea keempat memuat tujuan Negara yaitu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka.

B. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 meliputi persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Dengan demikian pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Konsekuensinya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Tap MPR, UU, PP dll merupakan penjabaran dari pokok pikiran.

C. Sikap positif terhadap Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

UUD 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi Negara dan pemerintah serta falsafah dan pandangan hidup bangsa.

Hal terpenting adalah mewujudkan pokok pikiran UUD 1945 dalam kegidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bab 3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Hakikat dan Teori Kedaulatan

Keaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat UU dan melaksanakannya.

Sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Negara yang berdaulat adalah Negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan.

Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Prinsip-prinsip kedaulatan negara RepubliK Indonesia adalah sebagai berikut:

• Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
• Keaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
• Negara Indonesia adalah negara hukum.
• Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
• Menteri diangkat dan diberhentika oleh presiden.
• MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden menurut UUD.

C. Melaksanakan Prinsip-prinsip Kedaulatan sesuai dengan UUD 1945

Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase pelaksanaan demokrasi.

Pertama, Demokrasi Parlementer 1945 – 1959

Menurut UUD 1945 demokrasi yang digunakan adalah demokrasi dengan system cabinet presidensial. Namun dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden tangal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer.

Dalam demokrasi parlementer pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, presiden hanya sebagai kepala Negara.

Kenyataannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga menibulkan silih bergantinya kabinet. Sehingga pembangunan tidak lancar dan partai-partai hanya mementingkan golongannya.

Pada saat itu Presiden mengganggap bahwa keadaan ketatanegaraan dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kedua, Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966 (orde lama)

Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, namun presiden dan DPR berada di bawah MPR.

Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun presiden menafsirkan terpimpin yaitu terletak pada pemimpin besar revolusi, sehingga pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

Ketiga, Demokrasi Pancasila 1966 – 1998 (orde baru)

Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan di tangan rakyat yang berasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Keempat, Demokrasi Pancasila masa Reformasi 1998 – sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan UUD 1945 dengan penyempurnaan dan perbaikan peraturannya.

Pemisahan kekuasaan antara legeslatif, eksekutif dan ydikatif didasarkan pada tugas dan fungsinya masing-masing.

Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Bab 4. Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Makna Persatuan dalam Kebangsaan

Persatuan dan kesatuan bangsa telah terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting dan harus diwujudkan dalam kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antarwarga masyarakat.

B. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman berpegang pada prinsip-prinsip:

• Bhinneka Tunggal Ika.
• Nasionalisme Indonesia.
• Kebebasan yang bertanggungjawab.
• Wawasan Nusantara.
• Pemerataan pembangunan.

C. Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Namun keberagaman juga memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Permasalahan yang mungkin timbul adalah konflik antarsuku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus selalu berupaya meminimalisir terjadinya konflik.

D. Upaya Pencegahan Konflik yang Bersifat SARA

Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah. Upaya mengatasi masalah dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Sedangkan represif merupakan upaya penyelesaian masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah.

Bab 5. Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia

A. Makna Harmoni Keberagaman Sosial Budaya, Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika

Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan berbagai macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat.

Kekayaan bangsa Indonesia nampak pada keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing.

Harmoni kebergaman trsebut akan terlihat manakala diselenggarakan festival budaya derah.

B. Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

Terdapat empat faktor penyebab terjadinya masalah sosial, yaitu faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis.

Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Sedangkan unsur-unsur dari sistem sosial budaya antara lain sistem:

• Agama, kepercayaan dan upacara keagamaan.
• Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
• Pengetahuan.
• Bahasa.
• Mata pencaharian.
• Teknologi dan peralatan.
• Kesenian.

C. Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

Peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sosial budaya.

Hal bisa dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial dan memelihara kerukunan hidup serta mengembangkan iklim yang kondusif.

Bab 6. Bela Negara dalam Konteks NKRI

A. Makna Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancaila dan UUD 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih untuk bangsa dan Negara. Merupakan tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan serta memajukan bangsa.

B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara

• UUD 1945 pasa 27 ayat1 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5.
• Ketetapan MPRRI No. IV/MPR/2000.
• Undang-undang Nomor 2/2002, Nomor 3/2002, Nomor 34/2004, Nomor 3 /1999 dan Nomor 23 / 2014.

C. Perjuangan Mempertahankan NKRI

Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan perang fisik dengan perjuangan diplomasi. Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Perjuangan fisik mempertahankan NKRI terjadi dalam peristiwa.

• Insiden Bendera di Surabaya.
• Pertempuan lima hari di Semarang.
• Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
• Peristiwa Pertempuran Ambarawa.
• Pertempuran Medan Area.
• Bandung Lautan Api.
• Pertempuran Margarana di Bali.
• Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda.

Sedangkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dengan diselenggarakannya:

• Perjanjian linggajati.
• Perjanjian Renvile.
• Perundingan Roem-Royen.
• Konferensi Meja Bundar.

Baca Juga:

• Materi PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017
• Ringkasan Materi IPS Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018
• Materi Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018
• Ringkasan Materi Matematika Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018

D. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan dalam Mepertahankan NKRI

NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Dalam upaya mencapai tekad tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu segenap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari bangsa dan negara.

Seluruh warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan Negara.

Demikian Materi PPKn Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang admin sarikan semoga bermanfaat.