Upaya Pembebasan Irian Barat

Cahayapendidikan.com – Upaya Pembebasan Irian Barat.

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara.

Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

Berbagai masalah politik terjadi pada Masa Demorasi Terpimpin antara lain, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penyimpangan terhadap UUD 1945, Pembebasan Irian Barat, dan Peristiwa G 30 S/PKI 1965.

Berikut admin bagikan Materi Upaya Pembebasan Irian Barat pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965).

Upaya Pembebasan Irian Barat

Sesuai isi Konferensi Meja Bundar (KMB), Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

Namun, pada kenyataannya lebih dari satu tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia.

Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Upaya ini tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya sejak tahun 1954 setiap tahun persolan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan positif.

Oleh karena berbagai upaya diplomasi tidak berhasil, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan

untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain sebagai berikut.

a) Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia- Belanda.

Melalui UU No. 13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei 1956 Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia–Belanda tidak ada.

b) Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia.

Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda.

c) Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu (Tidore) untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda.

Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno

mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Adapun isi Trikora adalah sebagai berikut.

1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.

2) Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa

Komando Mandala Pembebasan Irian Barat

Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/ Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat

mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Antara bulan Maret sampai bulan Agustus 1962 oleh Komando Mandala dilakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat.

Operasi-operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan-pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat.

Antara lain Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga dengan sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke.

Pada mulanya Belanda mencemoohkan persiapan-persiapan Komando Mandala tersebut.

Mereka mengira, bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah Irian.

Tetapi setelah ternyata bahwa operasi-operasi infiltrasi dari pihak kita berhasil, maka Belanda bersedia untuk duduk pada meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian Barat.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan Perjanjian New York.

Adapun isi dari Perjanjian New York adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962.

2). Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB.

3) Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

4) Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat

untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.

Berdasarkan hasil Pepera tahun 1969, Dewan Musyawarah Pepera secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia.

Hasil musyawarah pepera tersebut dilaporkan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB, Ortiz Sanz yang bertugas di Irian Barat

Materi IPS Kelas 9 Selengkapnya dapat dapat anda unduh di sini.

Baca Juga:

1. Perundingan Linggajati Perjuangan Diplomasi

2. Perundingan Roem–Royen Perjuangan Diplomasi

3. Konferensi Perundingan Renville Perjuangan Diplomasi

4. Perkembangan Politik Masa Kemerdekaan

5. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

6. Gangguan Keamanan Masa Demokrasi Parlementer

7. Masa Demokrasi Terpimpin

8. Peristiwa G 30 S/PKI 1965

Demikian uraian materi Pembebasan Irian Barat pada Masa Demokrasi Terpimpin, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.