Cahayapendidikan.com – Perundingan Renville Perjuangan Diplomasi.
Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia.
Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya baik perjuangan secara fisik maupun diplomasi.
Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan.
Selain itu, bangsa Indonesia juga berusaha menunjukkan sikap dan itikad baik dalam menyelasaikan perselisihan dengan Belanda.
Berikut admin bagikan materi Perundingan Renville Perjuangan Diplomasi.
Perundingan Renville Perjuangan Diplomasi
Agresi Militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB.
Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).
Negara- negara anggota KTN yaitu: Australia (pilihan Indonesia) diwakili oleh Richard Kirby, Belgia (pilihan Belanda) diwakili oleh Paul van Zeeland, Amerika Serikat (pilihan Indonesia dan Belanda) diwakili oleh Frank Porter Graham.
KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di teluk Jakarta.
Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Renville.
Berikut ini beberapa informasi mengenai perundingan Renville.
| Delegasi | Kesepakatan | Dampak bagi Indonesia |
| Indonesia Amir Syarifuddin Harahap (Ketua Delegasi) Belanda Abdul Kadir Widjojoatmodjo (Ketua Delegasi) KTN • Frank Porter Graham • Richard Kirby ( Mediator perundingan) | 1. Penghentian tembak- menembak. 2. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 3. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 4. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui masa peralihan terlebih dahulu. | Wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. |
Kapal USS Renville, tempat diadakannya Perundingan Renville.
Agresi Militer Belanda Kedua, 19 Desember 1948
Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda.
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II, sehingga Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta.
Para pemimpin Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka.
Namun sebelum Yogyakarta jatuh, Pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini dijalankan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara.
Selain itu, dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman.
Pasukan Indonesia yang sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang secara gerilya.
Selama Agresi Militer II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada.
Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung.
Materi IPS Kelas 9 Selengkapnya dapat dapat anda unduh di sini.
Baca Juga:
1. Perundingan Linggajati Perjuangan Diplomasi
2. Perundingan Roem–Royen Perjuangan Diplomasi
3. Konferensi Meja Bundar Perjuangan Diplomasi
Demikian uraian materi Perundingan Renville Perjuangan Diplomasi, semoga bermanfaat.
